Berita IAI
Navigate to:
Pengelolaan Keuangan Negara Harus Berorientasi pada Dampak untuk Mendukung Indonesia Emas 2045
29 Juni 2026 - Siaran Pers
Jakarta, 25 Juni 2026 – Pengelolaan keuangan negara di era modern tidak lagi cukup berorientasi pada kepatuhan administratif dan penyerapan anggaran. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah uang negara mampu menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.
Pesan tersebut mengemuka dalam Public Sector Governance Summit (PSGS) 2026 yang mengangkat tema "Mengelola Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas: Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan." Forum ini menjadi wadah kolaborasi bagi pemerintah, lembaga negara, organisasi profesi, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola sektor publik sebagai fondasi pembangunan Indonesia menuju tahun 2045.
Dalam keynote speech-nya, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Budi Prijono, menegaskan bahwa tantangan pengelolaan keuangan negara semakin kompleks. Perubahan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat, tekanan fiskal, hingga berbagai risiko global menuntut pengelolaan keuangan publik yang akuntabel, sekaligus mampu menghasilkan nilai tambah bagi pembangunan nasional.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak lagi diukur semata dari kepatuhan terhadap regulasi, melainkan dari dampak yang dihasilkan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, penguatan pengendalian, serta pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Transformasi digital menjadi salah satu pengungkit utama dalam mewujudkan tata kelola tersebut. Pemanfaatan data analytics, kecerdasan artifisial (artificial intelligence), dan teknologi digital membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat pengelolaan risiko, mempercepat layanan publik, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Di sisi lain, pengelolaan keuangan negara juga harus semakin responsif terhadap berbagai isu strategis yang memengaruhi masa depan Indonesia. Ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, hingga pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda tata kelola sektor publik.
PSGS 2026 juga menegaskan bahwa membangun tata kelola yang kuat bukanlah tanggung jawab satu institusi semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pemeriksa, aparat pengawasan intern, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat agar setiap kebijakan publik mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Forum ini sekaligus memperlihatkan semakin kuatnya posisi Indonesia dalam percaturan tata kelola sektor publik global. Kontribusi aktif BPK RI dalam berbagai forum internasional serta kepercayaan sebagai Ketua INTOSAI periode 2028–2031 menunjukkan pengakuan dunia terhadap komitmen Indonesia dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan.
Melalui Public Sector Governance Summit 2026, para pemangku kepentingan menegaskan komitmen bersama untuk membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang semakin adaptif terhadap perubahan, mampu mengantisipasi berbagai risiko, serta berorientasi pada penciptaan nilai publik. Pengelolaan keuangan negara yang efektif bukan hanya menjadi instrumen menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga menjadi penggerak utama pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Tentang IAI
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. IAI merupakan anggota dan pendiri International Federation of Accountants (IFAC) dan ASEAN Federation of Accountants (AFA), serta associate member Chartered Accountants Worldwide (CAW).
Untuk menjaga integritas dan profesionalisme akuntan Indonesia, IAI menerbitkan Kode Etik Akuntan Indonesia. Sebagai standard setter, IAI menyusun dan menetapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.
Informasi lebih lanjut tentang IAI, kunjungi www.iaiglobal.or.id, atau email ke iai-info@iaiglobal.or.id WA Official IAI: 08111 055 141.
