Berita IAI
Navigate to:
Pengelolaan Keuangan Negara Harus Menghasilkan Dampak Nyata bagi Pembangunan Manusia dan Produktivitas Nasional
29 Juni 2026 - Siaran Pers
Jakarta, 25 Juni 2026 – Pengelolaan keuangan negara perlu bergeser dari sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran dan kepatuhan administrasi menuju tata kelola yang mampu menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran harus dapat diukur kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan pekerja, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Pesan tersebut mengemuka dalam Public Sector Governance Summit (PSGS) 2026 melalui keynote speech Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, yang mengangkat tema "Implementasi Sustainability Disclosure, Penguatan SDM Unggul, dan Produktivitas Nasional sebagai Fondasi Tata Kelola Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045."
Dalam paparannya, Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa tantangan pembangunan nasional saat ini menuntut paradigma baru dalam pengelolaan sektor publik. Akuntabilitas tidak cukup diwujudkan melalui laporan keuangan yang baik, tetapi harus mampu menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah menciptakan nilai bagi masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip see beyond the numbers, yaitu melihat keberhasilan kebijakan dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, bukan hanya dari capaian administratif.
Kementerian Ketenagakerjaan mengelola kebijakan yang menyentuh sekitar 155 juta angkatan kerja Indonesia. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan anggaran harus tercermin pada peningkatan kesempatan kerja, produktivitas nasional, penguatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan program magang, serta meningkatnya kesejahteraan pekerja di berbagai sektor.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari tingkat pengangguran, tingginya proporsi pekerja informal, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, hingga produktivitas tenaga kerja yang masih perlu terus ditingkatkan. Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, pengelolaan anggaran harus semakin berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact), sehingga setiap kebijakan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari transformasi tata kelola, Kementerian Ketenagakerjaan mulai mengembangkan pelaporan keberlanjutan (Sustainability Report) sebagai instrumen untuk mengukur kontribusi kebijakan dan penggunaan anggaran terhadap penciptaan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini memperluas makna akuntabilitas pemerintah, dari sekadar mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran menjadi mempertanggungjawabkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Transformasi tersebut juga didukung oleh penguatan tata kelola internal melalui pembangunan organisasi yang berorientasi pada manusia (people-centric organization), digitalisasi layanan, pengembangan satu data ketenagakerjaan, serta penguatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pengambilan keputusan, dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
Pada saat yang sama, dimensi keberlanjutan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sektor publik. Kementerian Ketenagakerjaan mulai menerapkan berbagai inisiatif green office melalui efisiensi energi, pengurangan emisi, dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif. Di bidang sosial, perhatian diberikan pada penguatan hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, kesempatan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas, serta perlindungan terhadap kelompok pekerja yang rentan.
Public Sector Governance Summit 2026 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara di masa depan harus mampu mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Transparansi dan akuntabilitas tidak lagi hanya berbicara mengenai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mengenai kemampuan pemerintah menunjukkan manfaat nyata dari setiap kebijakan publik bagi masyarakat.
Forum ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam membangun tata kelola berbasis dampak. Sinergi antara kementerian dan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Ikatan Akuntan Indonesia, Badan Pusat Statistik, BPJS Ketenagakerjaan, dunia akademik, organisasi profesi, serta mitra internasional menjadi fondasi penting untuk memperkuat kebijakan publik yang semakin terukur, berbasis data, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik.
Melalui Public Sector Governance Summit 2026, para pemangku kepentingan menegaskan komitmen bersama untuk membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya akuntabel dalam penggunaan anggaran, tetapi juga mampu mempercepat pembangunan manusia, meningkatkan produktivitas nasional, serta memperkuat daya saing Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Tentang IAI
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. IAI merupakan anggota dan pendiri International Federation of Accountants (IFAC) dan ASEAN Federation of Accountants (AFA), serta associate member Chartered Accountants Worldwide (CAW).
Untuk menjaga integritas dan profesionalisme akuntan Indonesia, IAI menerbitkan Kode Etik Akuntan Indonesia. Sebagai standard setter, IAI menyusun dan menetapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.
Informasi lebih lanjut tentang IAI, kunjungi www.iaiglobal.or.id, atau email ke iai-info@iaiglobal.or.id WA Official IAI: 08111 055 141.
