Page 286 - CGAE DAERAH LEVEL 1
P. 286

m.   Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
                           Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan

                           kebijakan-kebijakan  yang  perlu  diungkapkan  dalam  Catatan  atas  Laporan
                           Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak,

                           retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (nonreciprocal revenue),

                           penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
                           Kebijakan  akuntansi  bisa  menjadi  signifikan  walaupun  nilai  pos-pos  yang
                  IAI WEB VERSION
                           disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu
                           pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak

                           diatur dalam Pernyataan Standar ini. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
                           Suatu  entitas  pelaporan  mengungkapkan  hal-hal  berikut  ini  apabila  belum

                           diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

                           a.   domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana entitas
                                tersebut beroperasi;

                           b.   penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;

                           c.   ketentuan  perundang-undangan  yang  menjadi  landasan  kegiatan
                                operasionalnya.


                                          Ilustrasi 7.7 Catatan Atas Laporan Keuangan


                                        PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …
                                            CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

                        Bab I     Pendahuluan
                                  1.1    Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
                                  1.2    Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
                                  1.3    Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah
                                         daerah

                        Bab II    ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
                                  2.1    ekonomi makro
                                  2.2    kebijakan keuangan
                                  2.3    Indikator pencapaian target kinerja APBD
                        Bab III   Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
                                  3.1    Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
                                  3.2    Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
                                         ditetapkan
                        Bab IV    kebijakan akuntansi
                                  4.1    entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah





                                                            282
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291