Page 83 - MODUL CGAE LEVEL 1 PUSAT

BAB 3

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-
IAI WEB VERSION
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah. Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual

Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan
pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite

Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan
pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang

belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam bab ini akan

dibahas mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP No 71 tahun
2010 beserta dengan buletin teknisnya dan juga akan dibahas mengenai gambaran

umum atas kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta dapat memahami Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Buletik Teknis SAP serta
kebijakan atas akuntansi Pemerintah Pusat

A. GAMBARAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Setiap Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima
Umum. PABU ini berisi standar akuntansi dan ketentuan perundangan-undangan

serta panduan praktis lain yang berlaku (Suwarjono, 2005). Peraturan-undang nomor
17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan perlunya suatu standar

akuntansi keuangan. Sejak saat itu setiap instansi pemerintah wajib membuat laporan

keuangan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hubungan antar
PABU dan Standar Akuntansi dapat dilihat pada Gambar 3.1 Prinsip Akuntansi

Berterima Umum (PABU).

77