Page 492 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan

(f) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil

(g) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
(h) Penentuan satu atau lebih tempat terhutang PPN (Pajak Pertumbahan

Nilai)
(i) Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas

perpajakan
(j) Pemenuhan informasi negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak

Berganda.

2. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman
di Indonesia bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan

terhadap sengketa pajak. Sedangkan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul

dibidang perpajakan antara Wajib Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada

Pengadilan pajak. Itu termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan
DOKUMEN
undang-undang penagihan dengan surat paksa. Pengadilan pajak dibentuk

berdasarkan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak
IAI
berada di ibu kota negara. Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat

kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua
Pengadilan Pajak. Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas: Pimpinan, Hakim Anggota,

Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang
Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 orang Wakil Ketua.

483