Page 156 - Modul CGAA Daerah

BAB 3

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam
menjalankan roda pemerintah. Pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan

lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis.
Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas

kinerja keuangan yang dicapai.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). VERSION
Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diatur dalam
IAI
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah daerah harus menyajikan

laporan keuangan berbasis akrual mulai tahun 2015. Laporan keuangan dengan basis
akrual dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik dibandingkan

dengan basis kas menuju akrual. Informasi ini dapat bermanfaat bagi para pemangku
kepentingan, maupun para pengguna laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan salah satu

prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau full disclosure

WEB
TUJUAN PEMBELAJARAN

Memahami penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai dengan

A. SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Tujuan pokok akuntansi dan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang

bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Informasi merupakan hasil dari proses atau

kegiatan pengumpulan dan pengolahan data akuntansi secara sistematik selama periode
akuntansi berlangsung, yang biasanya meliputi jangka waktu satu tahun. Aktivitas tersebut

seringkali dikenal sebagai proses atau siklus akuntansi

Secara lengkap, proses atau siklus akuntansi dapat dilihat pada gambar berikut:

halaman 149 dari 196