Page 33 - Modul CGAA Daerah
P. 33
8. Berikut hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara, adalah:
A. Penyusunan dan Penetapan APBD
B. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern
C. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
D. A,B, dan C benar
9. Berikut hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
adalah:
A. Penyusunan dan Penetapan APBD
B. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern
Sub bidang pengelolaan moneter, IAI
C. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
D. A, B, dan C benar
10. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan
dalam:
A. Sub bidang pengelolaan fiskal,
B.
Sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
C. WEB VERSION
D. A, B, dan C benar
B. ESAI
1. Paket tiga Undang-undang dibidang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 telah
merubah secara mendasar sistem akuntansi, manajemen keuangan negara dan
sistem anggaran Pemerintah. Sebutkan tiga aspek perubahan yang terjadi!
2. Pemerintah Pusat sejak tahun 1999 telah menyerahkan sebagian kewenangannya
(desentralisasi) kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Penyerahan kewenangan kepada
pemerintah daerah ini meliputi berbagai aspek pemerintahan. Namun berdasarkan
Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 terdapat 6 (enam) kewenangan yang tidak
diserahkan kepada pemerintah daerah yang merupakan urusan pemerintahan
absolut, sebutkan!
halaman 26 dari 196
