Page 221 - Modul CGAE Pusat Level 2

d. Alokasi Anggaran Dana Bagi Hasil

Perhitungan Dana Bagi Hasil yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor

1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah. Dana Bagi Hasil dibedakan menjadi dua, yakni Dana Bagi Hasil Pajak dan
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam:

DBH terdiri atas:

1) DBH pajak:
IAI WEB VERSION
a) Pajak Penghasilan, yakni 20% untuk daerah dan 80% untuk pusat.

b) Pajak Bumi dan Bangunan Non P2, yakni 100% untuk daerah.

c) Cukai hasil tembakau, yakni 3% untuk daerah.

2) DBH sumber daya alam:

a) Kehutanan, yakni 80% untuk daerah

b) Mineral dan batu bara, yakni sebanyak 80% untuk daerah.

c) Minyak bumi dan gas bumi, yakni yang berasal dari minyak bumi sebanyak

15,5% untuk daerah sedangkan untuk gas bumi 30,5% untuk daerah.

d) Panas bumi, yakni sebanyak 80% untuk daerah.

e) Perikanan, yakni sebanyak 80% untuk daerah.

e. Alokasi Dana Otonomi Khusus

Alokasi anggaran Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diterapkan sesuai dengan

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu sebesar 2% dari DAU
nasional untuk tahun ke-1 sampai ke-15 dan 1% dari DAU nasional untuk tahun ke-16

sampai ke-20. Sementara itu, alokasi anggaran Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi
Papua diterapkan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yaitu

2,25% dari DAU nasional.

2. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah

Analisis terhadap indikator kondisi keuangan pemerintah didasarkan pada literatur-literatur

mengenai pengukuran kondisi keuangan. Literatur yang menjadi dasar analisis yaitu “The

10-Point Test of Financial Condition: Toward an Easy-to-Use Assessment Tool for Smaller

Modul CGAE Level 2 Pusat 216