Page 278 - MODUL AKAD, TATA KELOLA DAN ETIKA SYARIAH

BAB 13

AKAD WAKAF

PENDAHULUAN

Sebelum mempraktikkan wakaf uang, pada umumnya, masyarakat Islam Indonesia
telah mempraktikkan wakaf dalam bentuk tanah. Karena itu, praktik perwakafan di

Indonesia sejatinya identik dengan wakaf tanah. Wakaf dalam bentuk tanah itulah

yang kemudian dikelola oleh para nazir (pengelola wakaf) sesuai dengan tujuan
dan peruntukan wakaf. Ada tanah wakaf yang dikelola untuk kepentingan agama

dan ada juga untuk kepentingan sosial. Tanah wakaf yang dikelola untuk
kepentingan agama, biasanya digunakan untuk membangun sarana ibadah seperti

masjid atau musola, atau untuk membangun sarana pendidikan seperti madrasah
atau sekolah. Sementara untuk kepentingan sosial, tanah wakaf digunakan untuk

membangun sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik bersalin, dan

lain sebagainya.

Sejak wakaf uang diperkenalkan oleh Mannan (2001), terjadi pergeseran praktik

wakaf di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia, dari wakaf tanah atau
bangunan ke wakaf tunai atau uang. Pada awalnya, status hukum wakaf tunai itu

sempat diperdebatkan mengingat ada ketentuan hukum dalam hukum Islam yang
menyatakan bahwa wakaf hendaknya berupa tanah atau bangunan. Status hukum

tentang wakaf tunai itu akhirnya dijawab Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui
fatwa tentang kebolehan wakaf tunai (2002). Sejak saat itu, wakaf tunai mulai masif

dilakukan, bahkan untuk mengelola wakaf secara profesional didirikan satu

lembaga pengelola wakaf tunai, yakni Tabung Wakaf Indonesia. Untuk menjamin
dan melindungi pelaksanaan praktik wakaf tunai itu, pada 2004 Pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. UU ini tidak
saja mengatur pengelolaan wakaf tanah tetapi juga mengatur tentang pengelolaan

wakaf tunai.

268 |MODUL USAS LEVEL PROFESIONAL – AKAD, TATA KELOLA DAN ETIKA SYARIAH