Page 119 - MODUL CGAE LEVEL 1 PUSAT

Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca
menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih

penjabaran pos Piutang Jangka Panjang dalarn mata uang asing antara tanggal
transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai kenaikan atau penurunan

ekuitas periode berjalan. Penyisihan piutang tidak tertagih disajika tersendiri
IAI WEB VERSION
dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

Penyisihan piutang tak tertagih
Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih

yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap
menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian

atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos

piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode
pencadangan/ penyisihan piutang tidak tertagih (allowance method). Metode

ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan

kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan
piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang timbul

atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode
pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan

pada LO.
Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan nilai pos piutang pada

neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable

value). Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk Jenis piutang
berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dan piutang yang

penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran
belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke

daerah. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur
piutang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan kualitas/umur piutang

dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan tersendiri.

68