Page 62 - MODUL CGAE LEVEL 1 PUSAT

Pemerintah. Jawaban Pemerintah atas pandangan umum tersebut biasanya
diberikan oleh menteri keuangan.

c. Tingkat III
Dilakukan Pembahasan dalam rapat Komisi, Rapat Gabungan komisi atau Rapat

Panitia Khusus, pembahasan dilakukan bersama sama pemerintah yang diwakili
IAI WEB VERSION
Menteri Keuangan
d. Tingkat IV

Diadakan Rapat Paripurna DPR yang kedua, pada rapat ini disampaikan laporan
hasil pembicaraan pada tingkat III dan pendapat akhir dari masing masing fraksi

DPR. Selanjutnya DPR menyetujui RUU APBN, pada kesempatan ini DPR
mempersilahkan pemerintah yang diwakili oleh menteri Keuangan untuk

menyeampaikan sambutannya berkaitan dengan keputusan DPR, RUU APBN

yang telah disetujui disahkan oleh Presiden menjadi UU APBN.

3. Tahap pelaksanaan Anggaran oleh Eksekutif

1. UU APBN yang sudah disetujui DPR dan disahkan Presiden, sudah disusun
dengan rinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan

jenis belanja.
2. Setiap pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis

belanja harus mendapat persetujuan DPR.
3. Pelaksanaan UU APBN dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden

sebagai pedoman begi kementerian Negara/lembaga Negara dalam

melaksana kan anggaran (selambat lambat nya akhir bulan nov ).Keppres
tentang rincian APBN ini mmenjadi dasar Kementerian Negara /Lembaga

untuk mengusulkan konsep dokumen pelaksanaan anggaran kepada menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN)

4. Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran selambat
lambatnya tanggal 31 Desember .dengan dokumen pelaksanaan anggaran

tersebut , mulai 1 Januari tahun anggaran berikutnya, Kementerian Negara /

Lembaga dapat melaksanakan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan
dengan bidang tugasnya.

56