Page 462 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan

BAB 16
PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN BEA METERAI

Pendahuluan

Wewenang untuk mengenakan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) atas

penduduk setempat guna membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting
dalam sistem pemerintahan yang menganut asas desentralistik. Di Indonesia pemerintah

daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengenakan
PDRD, meskipun jumlah penerimaannya relatif kecil dibandingkan penerimaan pajak

nasional. Peran PDRD untuk membiayai pembangunan di Indonesia ini menjadi teramat
penting. Upaya pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional.

Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek pajak dan tarif
DOKUMEN
pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah dapat saling melengkapi. Selain
pembinaan, penetapan atas peraturan daerah (Perda) yang mengatur prosedur pelaksanaan

pemungutan PDRD juga diperlukan pengawasan. Maka pentingnya pemahaman masyarakat

berkitan dengan pajak daerah, retribusi daerah dan pajak lainnya.
IAI

Tujuan Pembelajaran
1. Peserta diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar pajak dan

retribusi daerah.
2. Peserta diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pajak bumi dan bangunan, bea

perolehan hak atas bumi dan bangunan, dan bea meterai.

455