Page 467 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah

merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Kepala Daerah atas

permohonan WP setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat

memberikan persetujuan kepada WP untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,
penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran

pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(c) Pajak Bumi dan Bangunan
DOKUMEN

Dasar hukum

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah Undang-undang
IAI
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PBB
merupakan jenis pajak pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota selanjutnya disebut pajak daerah. Pengalihan tersebut
dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 paling lambat per 1 Januari 2014.

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan

desentralisasi fiskal. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan PBB-P2.
Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian,

penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan
PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

460