Page 8 - Modul CGAA Pusat

BAB I

UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta mengetahui prinsip-prinsip keuangan daerah dan mengetahui reformasi

manajemen keuangan daerah dalam era 4.0 dengan tuntutan transparansi, akuntabilitas

dengan percepatan yang meningkat.
WEB VERSION

IAI
PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan

bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam rangka
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara tersebut maka diperlukan kaidah-

kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur lebih lanjut agar keuangan

negara dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan.

Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah telah beberapa kali melakukan perubahan

regulasi terkait pengelolaan keuangan negara, guna terwujudnya good governance dan
clean goverment dalam pengelolaan keuangan pemerintah, dengan paket tiga Undang-

undang keuangan negara sebagai tonggak awalnya.

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA

Reformasi politik yang terjadi pada tahun 1998, juga memicu terjadinya reformasi dalam
bidang keuangan negara, hal ini ditandai dengan terbitnya paket tiga Undang-Undang

(UU) bidang keuangan negara, yaitu UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. UU
pengelolaan keuangan negara yang lama (Indische Comptabiliteitswet/ICW) sudah tidak

1