Page 101 - CGAE DAERAH LEVEL 1

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Pengeluaran, dan/atau PPTK.

7. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
IAI WEB VERSION
Kepala daerah atas usul PPKD selaku BUD menetapkan bendahara penerimaan dan
bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan anggaran pada SKPD.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional, yang

baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan

perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau

menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi.

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran yang secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD, dalam

melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau
bendahara pengeluaran pembantu.

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan,
menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungj

awabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
a. Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui

RKUD;
b. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah;
c. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah

ditetapkan.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah
dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang

bersangkutan. Atas usul Bendahara Penerimaan kepala SKPD dapat menetapkan

97