Page 103 - CGAE DAERAH LEVEL 1

f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;

dan
g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan.

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah atas usul
PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu. Bendahara Pengeluaran
IAI WEB VERSION
pembantu memiliki tugas dan wewenang:
a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;

b. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
c. Menerima dan menyimpan TU dari BUD;

d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;

e. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan;

h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran

secara periodik.
Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang

bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas

pengelolaan Belanja Daerah. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara
Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan

yang ditetapkan kepala SKPD.

B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD merupakan

dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD

99