Page 205 - CGAE DAERAH LEVEL 1

Oleh karena itu setiap daerah harus membuat Peraturan Gubernur/ Bupati/
Walikota yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat

mengambil unsur-unsur pokok dari SAP, lalu dengan mengembangkan\ dalam
pilihan-pilihan metode, baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Bagan akun standar ini

kemudian diterjemahkan ke dalam kode rekening sesuai daerah masing-masing.
Contoh Kode Rekening adalah sebagai berikut dapat dilihat pada:
IAI WEB VERSION
Gambar 6.2 Contoh Kode Rekening

Dikarenakan kodefikasi akun dokumen anggaran yang diatur dalam
Permendagri 13/2006 belum sesuai dengan BAS sebagaimana diatur dalam

Lampiran III Permendagri 64/2013, untuk memenuhi unsur yang dicakup LRA
sesuai peraturan perundangundangan, pemerintah daerah melakukan konversi

dalam penyajian LRA.

1. Sistem Akuntansi PPKD

Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi
akuntansi di SKPKD, yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah. Selain itu, sub sistem Akuntansi PPKD ini juga

melaksanakan fungsi sebagai konsolidator yang mencatat akun-akun kontrol
selama periode pelaksanaan anggaran dan melakukan penyusunan laporan

konsolidasi di akhir periode.
Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PPKD seperti pendapatan dana

perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,
bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Termasuk transaksi-transaksi

pembiayaan, pencatatan investasi dan hutang jangka panjang.

201