Page 86 - CGAE DAERAH LEVEL 1

4) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan
piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan

penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan

dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang

cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-
undangan;
IAI WEB VERSION
6) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan
penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara

penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-
undangan;

7) Penghapusan piutang daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:
a) Untuk piutang berjumlah sampai dengan Rp5.000.000.000

(lima miliar rupiah), penghapusan ditetapkan oleh kepala

daerah;
b) Untuk piutang yang jumlahnya lebih dari Rp5.000.000.000

(lima miliar rupiah), penghapusannya ditetapkan oleh kepala
daerah dengan persetujuan DPRD;

8) Penagihan dan penatausahaan piutang daerah dilaksanakan oleh
Kepala SKPKD yang realisasi setiap bulannya harus dilaporkan

kepada kepala daerah.

82