Page 91 - CGAE DAERAH LEVEL 1
P. 91

BAB 4
                                  GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN


                     TUJUAN PEMBELAJARAN

                     Peserta memahami Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

                     1.    Struktur Organisasi Keuangan Daerah.
                     2.    Struktur Anggaran termasuk Nomenklatur dalam Anggaran
                  IAI WEB VERSION
                     3.    Memahami  siklus  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  mulai  dari  perencanaan,
                           penatausahaan  sampai  pertanggungjawaban  keuangan  daerah  Regulasi  dalam

                           siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
                     4.    Pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan Daerah



                     PENDAHULUAN
                     Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

                     kegiatan  yang  meliputi  perncanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,

                     pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan  Keuangan  Daerah.  Pengelolaan
                     Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

                     bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk
                     masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pengelolaan

                     Keuangan Daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
                     Secara Garis besar APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu

                     tahun anggaran. APBD merupakan rencara pelaksanaan semua Pendapatan Daerah

                     dan  semua  Belanja  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  Desentralisasi  dalam  tahun
                     anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi

                     target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran Daerah dan
                     ikatan  yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan

                     sesuai jumlah dan sasaran dalam APBD, karena APBD merupakan dasar bagi kegiatan
                     peangendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan Daerah.

                     APBD  disusun  dengan  pendekatan  kinerja  yaitu  suatu  sistem  anggaran  yang

                     mengutamakan  upaya  pencapaian  hasil  kerja  atau  output  dari  perencanaan  alokasi
                     biaya. Anggaran mempunyai posisi yang sangat penting karena mengungkapkan apa

                     yang akan dilakukan dimasa mendatang.






                                                             87
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96