Page 218 - MODUL CGAE LEVEL 1 PUSAT

akhirnya juga akan meningkatkan kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan negara.

Pelaporan keuangan pemerintah pusat saat ini secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 215 /PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat dimana didalamnya mengatur bahwa penyampaian Laporan

Keuangan dari masing-masing unit akuntansi dan/atau unit pelaporan ke unit di atasnya pada
IAI WEB VERSION
Sistem Akuntansi Pusat, dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani

oleh penanggung jawab unit akuntansi dan pelaporan keuangan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta diharapkan mampu memahami gambaran umum sistem pengendalian intern

pemerintahan, gambaran umum PIPK, serta proses reviu PIPK.

A. OVERVIEW SPIP

Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
pemerintah telah mengamanatkan kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga/ pemerintah

daerah untuk menyelenggarakan pengendalian intern atas keseluruhan kegiatan di instansi

masing-masing. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan

secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Rangkaian kegiatan pengendalian tersebut

terangkum menjadi sebuah sistem yang disebut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah dapat diartikan sebagai: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan."

Pengertian tersebut mengarahkan pada empat tujuan pengendalian yang ingin dicapai dengan

dibangunnya SPIP, yaitu:

167