Page 103 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan

 Lembaga penyimpanan dan penyelesaian;

 Perusahaan asuransi;
 Perusahaan reasuransi;

 Dana pensiun;

 Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah:
 Bank Indonesia untuk Debitor Bank;

 Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk debitor perusahaan efek, bursa

efek, LKP, dan LPP;
 Menteri Keuangan untuk debitor perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi,

dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

DOKUMEN
Baik UUK-PKPU maupun Undang-Undang Kepailitan mengatur hal yang sama yaitu

permohonan PKPU disampaikan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

IAI

Menurut pasal 224 ayat (3) UUK-PKPU apabila permohonan adalah kreditor,
pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling

lambat 7 hari sebelum sidang diadakan. Ketentuan demikian tidak terdapat dalam
Undang-Undang Kepailitan, karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak

membuka kemungkinan permohonan PKPU oleh kreditor.

UUK- PKPU dan Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa surat permohonan

PKPU harus disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh yang
berkepentingan secara cuma-cuma.

Pasal 225 ayat (2) UUK-PKPU menyebutkan bahwa apabila permohonan PKPU

diajukan oleh debitor, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal

didaftarkan permohonan harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk

96