Page 413 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan

melakukan hubungan ekonomi yang tidak terlepas dari aspek perpajakan.
Akibat dari benturan ini, pengenaan pajak tidak dilakukan sama sekali di dua

negara (tax evasion), atau bahkan dikenakan dua kali di masing-masing negara
tersebut (double taxation). Untuk menghindari kedua efek tersebut, diperlukan

adanya pengaturan-pengaturan antara kedua negara.

Di dunia ini ada dua model P3B yang sering menjadi acuan, yaitu United Nations

(UN) Model dan OECD Model (Organisation for Economic Cooperation and
Development). UN Model biasa dipakai oleh negara-negara berkembang,

sedangkan OECD Model oleh negara-negara maju. Di dalam rinciannya, isi UN
Model banyak mengacu pada OECD Model. Untuk Indonesia, kedua model

tersebut dipakai di dalam setiap pembahasan isi P3B dengan negara lain.
DOKUMEN

Untuk dapat menerapkan isi P3B, perusahaan yang melakukan pembayaran

kepada WP Luar Negeri (WPLN) harus dapat menunjukkan Surat Keterangan
IAI
Domisili dengan bentuk Form DGT atau Certificate of Domicile (COD). Bentuk
formulir Form DGT diatur dengan PER-25/PJ/2018 dan ditanda tangani oleh

competent authority. Biasanya competent authority ini adalah Departemen
Keuangan yang selanjutnya mendelegasikan kepada kantor pajak tempat

penerima penghasilan (WPLN) terdaftar sebagai WP. Apabila Form DGT tidak
dapat ditunjukkan, pengenaan pajaknya mengacu pada ketentuan di dalam Pasal

26 UU PPh.

Form DGT tersebut berfungsi untuk menjelaskan bahwa penerima penghasilan

(WPLN) merupakan penduduk (resident) di negara yang telah menandatangani
P3B antara Indonesia dengan negara tersebut. Secara umum Form DGT berlaku

selama satu-tahun pajak.

Negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Form DGT, tetapi juga

tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan

406