Page 219 - Modul CA - Manajemen Perpajakan

MANAJEMEN PERPAJAKAN

• Koordinasikan dengan penasihat pajak/keuangan untuk memastikan pengajuan
dan pelaporan dilakukan dengan benar — kesalahan administratif atau kelalaian
dokumentasi dapat menyebabkan insentif batal atau diperhitungkan ulang.
• Pastikan bisnis Anda siap untuk pemenuhan syarat berkelanjutan — misalnya jika
insentif mengharuskan investasi dalam R&D, maka aktivitas R&D harus benar-benar
dilaksanakan; jika membutuhkan penggunaan tenaga kerja lokal, maka aspek ini harus
diintegrasikan ke dalam operasional.

REFERENSI
IAI WEB VERSION
Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, Made Astrin Dwi K, N. Daniel Sohilait.
Guidelines For Tax Incentives in Indonesia 2024/2025. Jakarta: DDTC, 2024.

Keuangan, Kementerian. Peraturan Menteri Keuangan No. 269/PMK.010/2015 tentang Batasan
Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan Bagi Orang
Pribadi Yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik. Jakarta, 2015.

—. Peraturan Menteri Keuangan No. 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok
Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta, 2023.

—. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat. Jakarta,
2021.

Keuangan, Menteri. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2020
tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Jakarta, 2020.

Pemerintah, Peraturan. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu dan/a. Jakarta, 2022.

—. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas. Jakarta, 2021.

—. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak
Penghasilan. Jakarta, 2022.

—. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor dan/atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai. Jakarta, 2015.
Pusat, Pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu. Jakarta, 2000.

210 Hak Cipta 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA – Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak