Page 10 - Modul CGAA Daerah

dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan

negara.
Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan

menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem

pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan
dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal

Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak

dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan
harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai

keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang.
WEB VERSION
Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara sebelumnya adalah ketentuan
IAI
perundang undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia
Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925

No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor
6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang

ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867,

Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan
Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sedangkan

dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara

menggunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer
(IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat

mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem
kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik

Indonesia.
Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu

penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaa keuangan

negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan
sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan

aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas
umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

diperlukan suat undang undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.

halaman 3 dari 196