Page 15 - Modul CGAA Daerah

2. Peraturan Perundang-undang terkait Keuangan Daerah

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan

keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010;
WEB VERSION

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
IAI
Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015

Tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada

Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Penyusutan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

halaman 8 dari 196