Page 11 - Modul CGAA Daerah

Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan

negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu,
penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan

hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi

kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Hal-hal yang diatur dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 ini adalah:

1. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara;

2. Penyusunan dan Penetapan APBN;

3. Penyusunan dan Penetapan APBD;

4. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah
WEB VERSION
Daerah, Serta Pemerintah/Lembaga Asing;

IAI
5. Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Perusahaan
Daerah, Perusahaan Swasta, Serta Badan Pengelola Dana Masyarakat;

6. Pelaksanaan APBN dan APBD;

7. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD;

8. Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, dan Ganti Rugi.

Pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ini, maka :

1. Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

2. Indische Bedrijvenwet (IBW) Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419 jo.

Staatsblad Tahun 1936 Nomor 445;

3. Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Staatsblad Tahun 1933

Nomor 381;

Sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

halaman 4 dari 196