Page 75 - Modul CGAA Daerah
P. 75
Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi
perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat
tanah. Dalam hal terdapat tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah
dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, maka:
1. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/ atau
digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut
dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pernerintah, namun dikuasai
WEB VERSION
dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut
dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti
IAI
kepernilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah
cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
3. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
a Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut
dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemnerintah, maka tanah tersebut
tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
b Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang
sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka
tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
pernerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.57
c Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut
dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap
harus dicata dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
halaman 68 dari 196