Page 42 - Modul CGAA Pusat

Gambar 6. Contoh Hubungan Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada

Kemenkumham

WEB VERSION

IAI

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Selain terdapat pada Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, secara teknis
Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

nomor 219/ PMK.05/2013 Sebagaimana telah diubah dengan 224/PMK.05/2016, yang

terdiri dari:

1. Pendahuluan kebijakan akuntansi;

2. Kebijakan pelaporan keuangan;
3. Kebijakan akuntansi kas dan setara kas;

4. Kebijakan akuntansi investasi;
5. Kebijakan akuntansi piutang;

6. Kebijakan akuntansi persediaan;
7. Kebijakan akuntansi aset tetap;

8. Kebijakan akuntansi aset lainnya;

9. Kebijakan akuntansi kewajiban/utang;
10. Kebijakan akuntansi ekuitas;

35