Page 43 - Modul CGAA Pusat

11. Kebijakan akuntansi pendapatan

12. Kebijakan akuntansi beban, belanja, dan transfer;
13. Kebijakan akuntansi pembiayaan;

14. Kebijakan akuntansi SILPA/SIKPA/SAL;
15. Kebijakan akuntansi transitoris.

Penjelasan:

1. Pendahuluan Kebijakan Akuntansi

Pendahuluan kebijakan akuntansi berisikan tentang latar belakang dan dasar hukum

kebijakan akuntansi, tujuan dan ruang lingkup kebijakan akuntansi, acuan
WEB VERSION
penyusunan kebjakan akuntansi, dan gambaran kebijakan akuntansi pemerintah
IAI
pusat serta ketentuan lain-lain.

2. Kebijakan Pelaporan Keuangan

Kebijakan membahas kerangka dasar yang berisikan:

a. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi,
dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah

untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan
untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya. Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas m1

antara lain dilakukan dengan:

a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;

36