Page 195 - CGAE DAERAH LEVEL 1

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-
LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk SKPD.

Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah,
Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan

Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan

Asli Daerah.

IAI WEB VERSION
Pengakuan
Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned.
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi

baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih

berupa piutang (realizable).

Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

1. Pendapatan Asli Daerah. Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke
dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa

Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
a. PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan

Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika
telah ditetapkan surat ketetapan atas pendapatan terkait.

b. PAD Tanpa Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa

Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih

Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial
dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan

191