Page 38 - MODUL CGAE LEVEL 1 PUSAT

11. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik
Negara dan menghimpun hasil Inventarisasi;

12. menyusun laporan Barang Milik Negara;
13. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan

Barang Milik Negara; dan

14. menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi Barang Milik
Negara/Daerah kepada Presiden, jika diperlukan.

Pengelola Barang Milik Negara dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung
jawab tertentu kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang
Milik Daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang

dan bertanggung jawab:

1. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang

Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
3. IAI WEB VERSION
4. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;

5. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang
memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang
Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;

7. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah

dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja

Sama Penyediaan Infrastruktur.
Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah. Pengelola Barang

Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

1. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang

Milik Daerah;
3. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;

32