Page 18 - MODUL LEVEL DASAR AKUNTANSI KEUANGAN
P. 18
Standar tersebut berada dibawah naungan IAI. Standar Akuntansi Pemerintahan diterbitkan
oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang berada dibawah Menteri Keuangan.
Dengan disahkannya SAK EMKM, maka standar akuntansi keuangan di Indonesia
mengadopsi lebih lengkap dengan 3 Pilar standar akuntansi keuangan, yaitu SAK Umum
yang berbasis IFRS, SAK ETAP dan SAK EMKM. Making-masing Pilar Utama tersebut
merupakan dukungan infrastruktur dalam konteks standar akuntansi keuangan yang
mencerminkan ensensi dari entitas Dubai usaha di Indonesia, yaitu:
(1) SAK Umum yang berbasis IFRS, merupakan standar akuntansi keuangan yang
mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas
dengan akuntabilitas publik signifikan;
(2) SAK ETAP, merupakan standar akuntansi keuangan yang dimaksudkan untuk
digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, namun
DOKUMEN
menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunanya;
(3) SAK EMKM yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas
mikro, kecil dan menengah.
IAI
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)
Sejak tahun 1991 ketika diadakan Seminar National Prinsip Akuntansi Indonesia, IAI telah
memikirkan apakah perlu dibuatkan dua perangkat standar akuntansi keuangan. Satu
perangkat berlaku bagi perusahaan berskala besar dan menyangkut kepentingan publik dan
perangkat lain adalah perusahaan berskala kecil dan menengah (Usaha Kecil dan
Menengah/UKM). Semenjak Indonesia konvergensi IFRS, maka menjadi makin sulit bagi
UKM untuk menyusun laporan keuangannya berdasarkan SAK yang berkembang semakin
kompleks dan komprehensif, padahal banyak SAK yang tidak relevan bagi entitas yang
tidak mengemban akuntabilitas publik. Maka dalam Kongres X IAI telah diputuskan untuk
membentuk Komite Standar Akuntansi Keuangan ETAP dibawah koordinasi DSAK. Pada
tahun 2009 telah berbasis disusun SAK ETAP, yang berlaku efektif 1 Januari 2011.
10
