Page 102 - Modul CA - Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat (Plus Soal)

ETIKA PROFESI
DAN TATA KElOlA
KORPORAT

Ada beberapa alasan untuk skor yang rendah tersebut:

a. Sebagian besar praktik tata kelola perusahaan yang tercakup dalam ASEAN CG Scorecard bersifat
sukarela, sedangkan perusahaan publik di Indonesia cenderung hanya menerapkan item yang
wajib saja. Karena tidak ada persyaratan “comply or explain” terhadap CGCG dalam aturan tata
kelola perusahaan di Indonesia, beberapa perusahaan publik mungkin tidak merujuk sama sekali
pada C GCG dan tidak mengetahui praktik tata kelola perusahaan yang dapat diadopsi secara
sukarela.
b. Beberapa praktik tata kelola perusahaan diwajibkan oleh regulator, tetapi tidak semua perusahaan
publik melaksanakan keharusan tersebut. Jadi perusahaan publik di Indonesia masih perlu
meningkatkan kepatuhan mereka dengan aturan.

Peningkatan rata-rata skor pada tahun 2013 terjadi karena pada tahun akhir tahun 2012, Bapepam-
LK mengeluarkan sejumlah aturan yang mengadopsi sebagian item-item yang ada di ASEAN CG
Scorecard. Selain itu, sosialisasi yang terus dilakukan IICD melalui serangkaian lokakarya juga
meningkatkan kesadaran perusahaan untuk memperbaiki praktik CG mereka. Pada bulan Februari
2014, OJK menyampaikan rencana penerbitan sejumlah aturan yang bertujuan meningkatkan praktik
CG perusahaan terbuka. Rencana ini dituangkan dalam dokumen Corporate Governance Roadmap.
Analisis lebih lanjut dari hasil penilaian ini mengungkapkan bahwa nilai rata-rata tata kelola Bank
(58,9) dan BUMN (62.2) secara signifikan lebih tinggi dari nilai perusahaan non-bank (40,5) dan
DOKUMEN
perusahaan swasta (39,9). Hal ini mungkin disebabkan karena Bank dan BUMN diawasi ketat oleh
Bank Sentral dan Kementerian BUMN, selain oleh BAPEPAM-LK. Dengan demikian, monitoring oleh
regulator memainkan peran penting dalam meningkatkan praktik tata kelola perusahaan di Indonesia.

IAI

Ikatan Akuntan Indonesia 93