Page 115 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan

Pembuktian adalah perbuatan yang dilakukan oleh para pihak dalam persidangan
perkara (perdata) yang bertujuan untuk membuat atau memberi keyakinan kepad hakim

tentang kebenaran atau dalil, peristiwa serta fakta-fakta yang diajukan didalam proses
(perdata) dengan cara mempergunakan alat-alat bukti. Hal ini sebagaimana diatur

dalam pasal 163 HIR, kitab hukum acara perdata/283 RBg mengatur bahwa barang

siapa mendalilkan sesuatu haka tau mengemukakakn suatu perbuatan untuk
meneguhkan haknya atau untuk membantah orang lain haruslah membuktikan adanya

haka tau perbuatan itu.
(1) Alat-Alat Bukti

Ketentuan hukum mengenai alat bukti ada pada pasal 164 HIR/284 RBg, dan
pasal 1866 KUH Perdata, yaitu :

(a) Bukti surat
i. DOKUMEN
Pemberian surat, misalnya berupa perjanjian antar para pihak
dikategorikan menjadi dua yaitu :

Surat biasa, yang dimaksud merupakat surat yang dibuat sendiri
IAI
maupun para pihak yang sifatnya sebagai bukti bebas. Bebas yang
dimaksud mengenai format, isi maupun yang diatur didalamnya tidak

mengikuti suatu ketentuan apapun.
ii. Akta, yang terdiri atas:

 Akta autentik, pasal 165 HIR memuat suatu definisi mengenai
akta otentik, berbunyi sebagai berikut: Akta otentik yaitu surat

yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang

berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup
bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang

yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang

tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam
surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut

kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung
berhubung dengan pokok dalam akta itu. Ternyata bahwa akta

108