Page 300 - MODUL AKAD, TATA KELOLA DAN ETIKA SYARIAH

6. Jangka Waktu.

Para fuqoha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf.
Diantara mereka ada yang mencantumkannya sebagai syarat tetapi ada juga

yang tidak mencantumkannya. Karena itu, ada di antara fuqoha yang
membolehkan Muaqqat (wakaf untuk jangka waktu tertentu). Pendapat

pertama yang menyatakan wakaf haruslah bersifat permanen, merupakan

pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari
kalangan Syafi’iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf pada satu

riwayat), Zaidiyah, Ja’fariyah dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus

diberikan untuk selamanya (permanen) dan harus disertakan statemen yang
jelas untuk itu.

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara

didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan
Ja’fariyah dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi’iyah. Menurut mereka, wakaf

sementara itu adalah sah baik dalam jangka panjang maupun pendek.

Di Indonesia, syarat permanen sempat dicantumkan dalam KHI. Pada pasal

215 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau
kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda

miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah
atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi menurut pasal

tersebut wakaf sementara tidak sah. Namun syarat itu kemudian berubah

setelah keluarnya UU No. 41 Tahun 2004. Pada Pasal 1 UU No. 41 Tahun
2004 tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut

syari’ah. Jadi, menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga diperbolehkan
asalkan sesuai dengan kepentingannya.

290 |MODUL USAS LEVEL PROFESIONAL – AKAD, TATA KELOLA DAN ETIKA SYARIAH