Page 519 - MODUL AKAD, TATA KELOLA DAN ETIKA SYARIAH

BAB 20 DEWAN PENGAWAS SYARIAH

A. PILIHAN GANDA

1. B. Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia

2. D. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan review dan kajian atas
kebijakan dan pelaksanaan kepatuhan pada ketentuan zakat bagi lembaga

keuangan syariah

3. C. Mengkaji alternatif produk keuangan syariah yang baru baru sesuai dengan

orientasi bisnis perusahaan

4. C. 3 (tiga) orang

5. A. 4 (empat) tahun

6. B. kulliyat al-khamsah

7. C. Hisbah

8. B. proses pengkajian (review) syariah secara internal dan periodik

9. D. Komite Risiko
10. B. Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

B. ESAI

1. Produk keuangan sebuah LKS harus didesain sesuai dengan prinsip dan aqad
(kontrak) yang sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk mencapai hal ini,

manajemen LKS diharuskan meminta atau merujuk fatwa kepada otoritas fatwa

ataupun DPS. Prosedur dan mekanisme ini juga diharapkan akan menjadikan
produk tersebut selaras dengan pencapaian tujuan syariah (Maqashid Syariah)

dalam hal transaksi ekonomi/fiqh mu’amalah yaitu merealisasikan maslahah.
Selain itu, sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majma’ Fiqh Islam

Internasional, negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam
konferensi ke-11 di Kuala Lumpur pada 9-14 Juli 2007 yang menyatakan bahwa

setiap fatwa harus menghadirkan al-maqashid syariah dengan tujuan:

509 |MODUL USAS LEVEL PROFESIONAL – AKAD, TATA KELOLA DAN ETIKA SYARIAH