Page 100 - Modul CGAA Daerah

Pengakuan Beban pada PPKD

1. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk
pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan

pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-

biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah
daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. Beban Bunga meliputi

Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat
bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan

keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan
WEB VERSION
walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2. Beban Subsidi
IAI
Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan

pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban

subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan

subsidi telah timbul.

3. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau

jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan

tidak mengikat. Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan
dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum

dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas

persyaratan penyaluran hibah.

4. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk

uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok

dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran

halaman 93 dari 196