Page 22 - CGAE DAERAH LEVEL 1

pemerintah, tidaklah dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan
sektor pemerintah dengan pengelolaan keuangan sektor swasta. Pada

hakikatnya, negara adalah suatu lembaga politik.
Dalam kedudukannya yang demikian, negara tunduk pada tatanan hukum

publik. Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negara berusaha

memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat (welfare state). Namun,
pengelolaan keuangan sektor publik yang dilakukan selama ini dengan
IAI WEB VERSION
menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur
pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan sektor publik

tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para
profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan

keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang

baik (good governance) yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan.
Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara juga diatur prinsip-prinsip yang

berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan

penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta
barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang

memadai.
Dalam rangka pengelolaan uang negara/daerah, dalam Undang-undang

Perbendaharaan Negara ini ditegaskan kewenangan Menteri Keuangan untuk
mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara

dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang

mengharuskandilakukannya optimalisasi pemanfaatandana pemerintah. Untuk
meningkatkantransparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara/daerah,

diatur kewenangan penyelesaian piutang negara dan daerah. Sementara itu,
dalam rangka pelaksanaan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa

untuk mengadakan utang negara/daerah. Demikian pula, dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik

negara/daerah dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur pula

ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi serta kewenangan
mengelola dan menggunakan barang milik negara/daerah.

18