Page 24 - CGAE DAERAH LEVEL 1

Negara menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah di
dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah
dan disusun oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang

independen yang terdiri dari para profesional. Agar komite dimaksud terjamin

independensinya, komite harus dibentuk dengan suatu keputusan Presiden dan
harus bekerja berdasarkan suatu due process. Selain itu, usul standar yang
IAI WEB VERSION
disusun oleh komite perlu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa
Keuangan. Bahan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan digunakan

sebagai dasar untuk penyempurnaan. Hasil penyempurnaan tersebut
diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dan selanjutnya usul standar

yang telah disempurnakan tersebut diajukan oleh Menteri Keuangan untuk

ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat

memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem

Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat
(SAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi

Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.
Selain itu, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu diatur agar

dapat disampaikan tepat waktu kepada DPR/DPRD. Mengingat bahwa laporan
keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD, BPK memegang

peran yang sangat penting dalam upaya percepatan penyampaian laporan
keuangan pemerintah tersebut kepada DPR/DPRD. Hal tersebut sejalan dengan

penjelasan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara yang menetapkan bahwa audit atas Laporan Keuangan

Pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Laporan
Keuangan tersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah. Sebelumnya, menurut

Pasal 70 ICW, BPK diberikan batas waktu 4 (empat) bulan untuk menyelesaikan

tugas tersebut.

20