Page 28 - CGAE DAERAH LEVEL 1

2. Lingkup Pemeriksaan BPK
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara.

Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
IAI WEB VERSION
Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3
(tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

a. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini

dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang

tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
pemerintah.

b. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan

efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan
bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasanintern pemerintah.

Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja

pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk
mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga

perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan

agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah
diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya

secara efektif.
c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan

dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan
kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah

pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan

pemeriksaan investigatif.
Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada

suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan

24