Page 8 - CGAE DAERAH LEVEL 1

sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara
Republik Indonesia.

Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah
satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaa

keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan

mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable)
sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar
IAI WEB VERSION
dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara diperlukan suat undang undang yang mengatur

pengelolaan keuangan negara.
Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan

negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu,

penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan
dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka

memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang

Dasar 1945.

2. Hal-hal Baru dan/atau Perubahan Mendasar dalam Ketentuan Pengelolaan
Keuangan Negara yang Diatur dalam Undang-Undang ini

Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara
yang diatur dalam undang-undang ini meliputi pengertian dan ruang lingkup

keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara,
pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan

Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai
penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan

antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan
pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah

dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan

badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu
penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.

4