Page 10 - CGAE DAERAH LEVEL 1

menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar
tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas- asas yang telah lama

dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas
universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai

pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam

pengelolaan keuangan negara, antara lain:
a. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
IAI WEB VERSION
b. Profesional;
c. Proporsionalitas;

d. Keterbukaan dalam pengelolaan;
e. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya

prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam
Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum

tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan

Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan
negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan

desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan

keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan

tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang
bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan

dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri
Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan

kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang

dipimpinnya.

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/

Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk

6