Page 31 - MODUL CGAE LEVEL 1 PUSAT

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang tugas dan fungsi
masing masing. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terlaksana nya mekanisme

saling uji (check and balance) dalam pelaksanaan anggaran dan jaminan atas kejelasan
akuntabilitas Menteri sebagai Bendahara Umum Negara dan Menteri Teknis selaku

Pengguna Anggaran.
IAI WEB VERSION

1. Fungsi dan Kewenangan Kementerian Keuangan dan Kementerian/

Lembaga
Menteri Keuangan memiliki empat fungsi. Funsgi tersebut yaitu sebagai:

1. pengelola fiskal.
2. Bendahara Umum Negara (BUN).

3. pengguna anggaran dan pengguna barang.

4. mengatur pengelolaan Barang Milik Negara.
Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal. Menurut UU No. 17 tahun 2003

tugasnya adalah:

1. menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;
2. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

3. melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
4. melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan

undang-undang;
5. melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

6. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN;
7. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan

ketentuan undang-undang.
Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara meliputi kewenangan yang bersifat

umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Penjelasannya adalah sebagai
berikut:

1. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan

umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain
penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN,

penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian

25