Page 70 - MODUL CGAE LEVEL 1 PUSAT

Gambar 2.1 Anggaran Dekosentris dan Tugas Pembantuan

Dana Perimbangan
Dekonsentrasi/
Pemerintah Tugas Pembantuan Pemerintah
Pusat Daerah
Hibah
Utang

IAI WEB VERSION

C. KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

1. Pajak dan Retribusi Daerah

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan

alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel dan

berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar
utama, yaitu: mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi

sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimumkan
ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan

pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah,
serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk

penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan
fiskal.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

64