Page 71 - MODUL CGAE LEVEL 1 PUSAT

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
IAI WEB VERSION
kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien,
Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut pajak

daerah dan retribusi daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis
pajak daerah, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru,

penyederhanaan jenis retribusi daerah, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi pajak daerah dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis

pajak daerah yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak daerah, yaitu
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Hal ini memiliki tujuan untuk:

1. menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, sehingga
menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;

2. menyederhanakan administrasi perpajakan, sehingga manfaat yang diperoleh lebih
tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;

3. memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Daerah; dan

4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus
mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administratif

perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT juga

mengatur perluasan objek pajak daerah seperti atas valet parkir, objek rekreasi, dan
persewaan sarana prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak antara

level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan. Opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak

65