Page 75 - MODUL CGAE LEVEL 1 PUSAT

Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka

melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan

untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar

negeri.

5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi

pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan

dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan

pinjaman daerah.
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang

melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan
9. IAI WEB VERSION
dalam APBD.

4. Hibah

Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah pemberian dengan
pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah kepada pemerintah daerah yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah ke
daerah disalurkan oleh KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah melalui pemindahbukuan

dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Hibah dari daerah ke pusat dimungkinkan sesuai Permendagri 77 Tahun 2020

D. KEBIJAKAN FISKAL

Pengaturan pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi
kewenangan pemerintah dalam pengawasan dan evaluasi tarif dalam rangka pelaksanaan

kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk

mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan
pelindungan dan pengaturan yang berkeadilan. Pemerintah sesuai dengan program prioritas

69