Page 37 - Modul CGAE Pusat Level 2
P. 37
dengan penerapan new public management (NPM) dan kedua adalah melihat
perkembangan pencapaian hasil-hasil pembangunan beserta alokasi anggarannya.
Pengaruh konsep NPM dan reinventing government pada sektor publik terus bergerak
di Indonesia secara perlahan. Kalau menengok ke belakang, baru tahun 2010
diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 s.d. 2025. Peraturan tersebut dapat dikatakan
sebagai komitmen pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi. Namun setelah
IAI WEB VERSION
peta jalan reformasi ada, dunia birokrasi tidak langsung berubah menjadi lebih baik.
Selama rentang waktu tersebut banyak kasus korupsi terjadi (Suryanto, 2016).
2. Organisasi Penganggaran pada Pemerintah Pusat
1) Kementerian/Lembaga melakukan pemutakhiran Angka Dasar dan Prakiraan
Maju berdasarkan hasil reviu Angka Dasar dan Pagu Indikatif tahun yang
direncanakan dengan menggunakan aplikasi yang dibangun oleh Kementerian
Keuangan.
2) Menteri/Pimpinan Lembaga/PA menyusun RKA-K/L.
3) Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat melakukan penelitian c.q.
Biro Perencanaan/Unit perencanaan melakukan penelitian RKA -K/L yang
dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang
dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan
penganggaran.
4) APIP-K/L melaksanakan review atas RKA-K/L, yang dilakukan untuk
memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan kepatuhan
penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran.
5) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional untuk dilakukan penelaahan dalam forum penelaahan antara
Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Modul CGAE Level 2 Pusat 32
