Page 45 - Modul CA - Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat (Plus Soal)

ETIKA PROFESI
DAN TATA KElOlA
KORPORAT

pasar yang kedua untuk transaksi jual beli APBN Perubahan (APBN P). APBN P biasanya berupa anggaran
pembangunan infrastruktur yang ditawarkan oleh anggota Badan Anggaran DPR kepada kepala-kepala
daerah dan juga pejabat Kementerian. Kepala daerah dan pejabat Kementerian yang tertarik harus segera
membayar fee anggaran, walaupun anggaran tersebut belum disetujui. Dalam transaksi jual beli anggaran,
kepala daerah bermitra dengan perusahaan yang akan melaksanakan proyek dari anggaran tersebut. Dapat
pula terjadi, perusahaan pelaksana proyek sudah disediakan oleh anggota DPR. Pengusaha tersebut sudah
dipastikan akan menang dalam tender proyek. Perusahaan yang biasanya membayar fee anggaran, baik
kepada anggota DPR maupun kepada kepala daerah atau pejabat Kementerian.

Salah satu perusahaan yang terlibat dalam kasus Nazarudin adalah PT Duta Graha Indah Tbk. Perusahaan
ini didirikan pada tahun 1982 dan merupakan salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia.
Pertumbuhan perusahaan yang signifikan terjadi pada tahun 2007, pada saat perusahaan melakukan
penawaran saham perdana ke pasar modal. Pendapatannya ketika itu meningkat hampir dua kali lipat
menembus angka Rp1 triliun, sedangkan asetnya meningkat hampir tiga kali lipat.

Manajer Pemasaran Duta Graha dihukum dua tahun penjara oleh pengadilan tindak pidana korupsi
atas penyuapan kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga sebagai success fee atas proyek
pembangunan wisma atlet di Palembang. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Direktur utama Perusahaan,
mengaku bekerja sama dengan Nazarudin dalam berbagai proyek. Ia juga mengakui pemberian success
fee kepada pihak-pihak yang membantu dalam bisnis konstruksi merupakan hal yang biasa. Menurutnya,
selama sudah mendapatkan keuntungan, ia tidak lagi mempermasalahkan persentase pembagian fee yang
disepakati. DOKUMEN
Pernyataan Direktur Utama perusahaan tersebut memberikan bukti bagaimana bisnis berkembang di
Indonesia dan bagaimana sikap eksekutif Indonesia. Menjalin hubungan dan kolusi dengan politisi dan
pejabat pemerintah merupakan hal yang biasa, mendatangkan banyak proyek dan dapat menjadi sumber
IAI
keberhasilan. Ketrampilan yang dibutuhkan bagi pengusaha dan eksekutif untuk berhasil berbisnis di
Indonesia adalah kemampuan untuk membangun, menjaga dan memanfaatkan hubungan dengan penguasa.

3.4 Tuntutan Masyarakat Terhadap Bisnis

Beberapa permasalahan global yang terjadi membuat penderitaan dan menimbulkan perubahan dalam tata
kehidupan manusia. Situasi ini mendorong masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dan tanggung jawab
sosial perusahaan yang lebih besar. Selain skandal korporasi yang telah dijelaskan, terdapat dua hal lainnya
yang mengakibatkan pandangan yang negatif terhadap perusahaan dan dunia usaha.

Masalah Pencemaran Lingkungan: Pemanasan Global dan Krisis Energi
Dampak dari pemanasan global dan krisis energi semakin dirasakan oleh semakin banyak orang dan
dikhawatirkan semakin memburuk jika tidak dilakukan perubahan. Perusahaan yang bergerak di industri
pembangkit listrik, transportasi, manufaktur dan kehutanan dianggap memiliki kontribusi yang besar dalam
emisi CO2. Perusahaan besar mendapat kritik sebagai penyebab terkikisnya hutan, terkurasnya perikanan
dan barang tambang, sampai dengan membuang sampah-sampah yang membahayakan lingkungan.

Terlebih lagi, beberapa perusahaan tercatat telah menimbulkan malapetaka besar bagi lingkungan hidup.
Contoh klasik tragedi terbesar adalah ledakan pada pabrik pestisida Union Carbide di Bhopal India pada
tahun 1984 yang menyebabkan bocornya gas methyl isocyanate yang diperkirakan 500 kali lebih beracun
dari sianida. Lebih dari 2.000 orang meninggal dan 200.000 terluka, sebagian besar adalah penghuni
liar dari tempat-tempat kosong di sekitar pabrik. Sampai saat ini tampaknya ganti rugi terhadap korban

36 Ikatan Akuntan Indonesia