Page 44 - Modul CA - Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat (Plus Soal)

ETIKA PROFESI
DAN TATA KElOlA
KORPORAT

pemeriksaan terhadap mantan pejabat BPPN. Tim khusus mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas,
sehingga penugasan diperpanjang dua kali. Akhirnya diumumkan bahwa penyidikan BLBI dihentikan
karena kasus itu tidak memiliki bukti hukum. Dua hari kemudian, ketua Tim Jaksa Pemeriksa BLBI Urip
Tri Gunawan tertangkap tangan petugas KPK dengan uang sebesar US$650 ribu tidak jauh dari rumah
Sjamsul Nursalim di Simpruk setelah ia mengunjungi rumah tersebut. Bersama dengan Urip Tri Gunawan,

tertangkap pula Artalyta Suryani, kerabat Sjamsul Nursalim, yang memberikan uang kepada Urip.

Krisis perekonomian 1998 dan permasalahan BLBI merupakan skandal bisnis terbesar yang terjadi di
Indonesia baik dari segi jumlah kerugian yang diderita pemerintah (dan rakyat) Indonesia maupun dari segi
jumlah pelaku bisnis yang terlibat. Skandal ini dapat terjadi tidak sekedar akibat perilaku dari pengusaha,
namun juga akibat kompetensi dan kepentingan dari (pejabat) pemerintah yang berkuasa ketika itu, serta
kepentingan penegak hukum. Banyak kasus-kasus yang terjadi di awal tahun 2000an yang merupakan
kelanjutan dari krisis ekonomi ini.
Kasus lainnya yang melibatkan banyak perusahaan adalah kasus Gayus Tambunan yang terjadi di tahun
2010. Gayus adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIIA yang bekerja pada Direktorat Jenderal
Pajak Kementerian Keuangan. Awalnya ia tertangkap karena terlibat tindak pidana pencucian uang akibat
pencairan pencairan dana tak wajar sebesar Rp24,6 miliar. Masyarakat terkejut dan marah mengetahui
Gayus PNS yang berusia 31 tahun tersebut sudah memiliki uang yang sangat besar, berikut rumah dan
mobil mewah. Bahkan belakangan kepolisian mengumumkan telah menemukan dan menyita aset lainnya
DOKUMEN
dari Gayus sebesar Rp74 miliar dalam mata uang asing dan logam batangan yang disimpan di safe deposit
box sebuah bank swasta.
Dalam persidangan Gayus menyatakan kekayaannya diperoleh dari “membantu” wajib pajak yang tengah
dililit masalah di pengadilan pajak, sesuai dengan posisinya yang bertugas di Direktorat Keberatan dan
Banding. Selama bekerja di Direktorat Keberatan dan Banding sejak tahun 2007, Gayus menangani sekitar
IAI
151 perusahaan dan perorangan dimana 45 ditangani langsung olehnya. Juga tersiar kabar, Gayus membantu
perusahaan yang bukan ditanganinya. Selanjutnya dalam repliknya, Gayus mengaku hanyalah ikan teri, dan
masih banyak big fish yang belum terkail. Dengan demikian, jika pengakuan Gayus benar, maka sebetulnya
akan lebih banyak lagi pegawai pajak dan wajib pajak yang melakukan kecurangan pajak, dan kasus pajak
ini dapat menjadi skandal besar yang setara dengan skandal BLBI.

Instruksi Presiden ditindaklanjuti dengan cepat. Kementerian Keuangan segera menyerahkan 151
dokumen wajib pajak yang terkait dengan Gayus. Pada bulan April, Kepolisian mengumumkan telah
memeriksa 107 pegawai pajak yang menangani atau meneliti permohonan keberatan dan banding. Mereka
juga mengumumkan telah meminta laporan hasil analisis terhadap 29 petugas pajak yang menangani
permohonan keberatan dan banding 19 perusahaan wajib pajak kepada Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK). Sementara itu, PPATK juga telah menyampaikan 42 transaksi mencurigakan.
Setelah itu diumumkan pembentukan tim gabungan yang meneliti 12 wajib pajak. Setelah itu tidak diketahui
kelanjutan dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga belum terungkap pejabat pajak dan wajib pajak
yang terlibat dalam kasus manipulasi pajak, baik yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh
Gayus, maupun yang diungkapkan Gayus dalam repliknya.

Kasus korupsi yang ramai dibicarakan adalah kasus jual beli anggaran di DPR. Kasus ini melibatkan
beberapa anggota partai politik, dengan Nazarudin, Bendahara Umum Partai Demokrat yang dipecat dari
partai pada bulan Juli 2011, sebagai bintangnya.
Terdapat dua “pasar” untuk jual beli anggaran ini. Pasar yang pertama adalah pada saat proses persetujuan
anggaran yang diajukan oleh Kementerian dan Lembaga Negara. Jual beli angggaran terjadi pada saat
pembahasan dengan komisi-komisi di DPR, dalam bentuk mempercepat proses pengisian daftar isian
pelaksanaan anggaran dan tambahan anggaran yang melebihi usulan Kementerian dan Lembaga. Sedangkan

Ikatan Akuntan Indonesia 35