Page 143 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan

Pabean dan/atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, dan/atau ekspor
BKP tidak berwujud diwajibkan:

 Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;

 Memungut pajak yang terutang;
 Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran

lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta
menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan

 Melaporkan pemungutan, penyetoran dan penghitungan pajaknya paling

lambat akhir bulan berikutnya (SPT Masa PPN).

Bagi yang belum memenuhi kriteria tersebut di atas namun membutuhkan

pengukuhan sebagai PKP, dapat membuat pengajuan PKP kepada Kantor
DOKUMEN
Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi

Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat
kedudukan atau tempat kegiatan usaha WP.
IAI
Syarat pengajuan PKP sebenarnya tidak terlalu rumit, namun kebanyakan
pengusaha gagal memperoleh PKP karena pengajuan ditolak. Alasan penolakan

pada umumnya terkendala karena dalam rangka penerbitan PKP, KPP akan

terlebih dahulu melakukan survei dan verifikasi ke alamat domisili/kegiatan
usaha pengusaha. Usaha yang tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan

keraguan petugas lapangan atas keabsahan dan kelayakan perusahaan. Penolakan

juga bisa terjadi karena tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP, misalnya
pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikecualikan/bukan

objek PPN.

Sebelum melakukan kunjungan umumnya petugas akan menelepon terlebih
dahulu menginformasikan jadwal surveI. Oleh sebab itu, pastikan nomor

telepon/HP yang dicantumkan selalu aktif selama masa pengajuan. Tiap KPP

juga memiliki metode surveI masing-masing. Pada beberapa KPP, survei
dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pemilik/perwakilan perusahaan.

136